BAB I
PEMBAHASAN
1.1. PENDAHULUAN
Sektor publik merupakan organisasi yang
kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan
kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih
bervariasi. Demikian juga stakeholder sektor publik,mereka membutuhkan
informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan
keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan
informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan
pihak eksternal.
Akuntansi sektor publik memiliki peran utama
untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan
akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian
sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi
yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.
Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi
tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihsilkan dari sistem akuntansi
organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga
dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.
1.2.TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi
laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:
A. Kepatuhan dan Pengelolaan –
Compliance and Stewardship
Laporan keuangan digunakan
untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas
penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentutan
hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
B. Akuntabilitas dan Pelaporan
Retrospektif – Accountability and Retrospective Reporting
Laporan keuangan digunakan
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan
untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk
mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan,
dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
C. Perencanaan dan Informasi
Otorisasi – Planning and Authorization Information
Laporan keuangan berfungsi
untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan
datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
D. Kelangsungan Organisasi –
Viability2
Laporan keuangan berfungsi
untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit
kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang
akan datang.
E. Hubungan Masyarakat –
Public Relation
Laporan keuangan berfungsi
untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan
atas pretasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan
masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan.
F. Sumber Fakta dan Gambaran –
Source of Facts and Figures
Laporan keuangan bertujuan
untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin
mengetahui organisasi secara lebih dalam.
FASB
dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 4: Objectives of
Financial Reporting by Nonbusiness Organizations, tujuan laporan keuangan
sebagai berikut:
a. Laporan Keuangan organisasi
nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan
keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi
b. b. Memberikan informasi
untuk membantu dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis
serta kemampuannya untuk melanjutkan memeberi pelayanan tersebut.
c. Memberikan informasi yang
bermanfaat dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan
tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
d. Memberikan informasi mengenai
sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, pengaruh dari transaksi,
peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber
daya tsb.
e. Memberikan informasi
mengenai kinerja organisasi selama 1 periode.
f. Memberikan informasi
mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan sumber daya kas,
mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor yang
dapat memengaruhi likuiditas organisasi
g. Memberikan penjelasan dan
interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang
diberikan.
Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan
keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam
pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya
yang dipercayakan, dengan cara:
a. Menyediakan informasi
mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
b. Menyediakan informasi
mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
c. Menyediakan informasi yang
berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan
memenuhi kewajiban serta komitmennya.
d. Menyediakan informasi
mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.
e. Menyediakan informasi
secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut
biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
1.3.KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Komponen-komponen laporan keuangan sektor
publik yang lengkap meliputi:
a. Laporan Posisi Keuangan
(Neraca)
Laporan Posisi Keuangan
(Neraca) adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan
modal pemilik pada satu saat tertentu.
b. Laporan Kinerja Keuangan
(Laporan Surplus-Defisit);
Laporan Kinerja Keuangan
(Laporan Surplus-Defisit) atau Laporan Profit dan Loss adalah laporan keuangan
yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu.
c. Laporan Perubahan dalam
Aktiva/Ekuitas Neto;
Laporan Perubahan dalam
Aktiva/Ekuitas Neto menyajikan total surplus/defisit neto untuk suatu periode;
pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan
dalam aktiva/akuitas neto; dan, setiap kontribusi oleh, dan kepada, pemilik
dalam kapasitasnya pemilik.
d. Laporan Arus Kas;
Laporan Arus Kas menyajikan
informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.
e. Kebijakan Akuntansi dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan
atas laporan keuangan dari entitas harus:
1) Menyajikan informasi
mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik
yang dipilih serta diterapkan terhadap transaksi-transaksi dan
peristiwa-peristiwa pnting lainnya;
2) Mengungkapkan informasi
yang diwajibkan oleh tandar Akuntansi Keuangan Sektor Publik, yang tidak
disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus
kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto; dan
3) Menyediakan informasi yang
tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap
diterapkan
1.4.PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK
Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat
diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi.
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai
laporan keuangan.
Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan
antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya.
Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah :
a. Pembayar pajak (taxpayers)
b. Pemberi dana bantuan
(granlurx).
c. Investor.
d. Pengguna jasa (fee-paying
service recipients)
e. Karyawan/ pegawai
f. Pemasok (vendor)
g. Dewan legislatif
h. Manajemen
i.
Pemilih
(voters)
j.
Badan
pengawas (oversight bodies)
Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas
pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar
jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan
pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan
legislative, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas
mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level
pemerintahan yang lebih tinggi.
Anthony
mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima
kelompok, yaitu:
a. Lembaga pemerintah
(governing bodies)
b. Investor dan kreditor
c. Pemberi sumber daya
(resourceproviders)
d. Badan pengawas (oversight
bodies)
e. Konstituen
Pengklasfikasian pemakai laporan keuangan
yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semut organisasi
nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al
mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja.
Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et
al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu
kelompok yang ia sebut konstituen. Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan
pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan
menjadi satu.
Sementara itu, Hanley el d. (1992)
mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi dua belas
kelompok, yaitu:
a. Anggota terpilih
(electedmembers)
b. Masyarakat sebagai pemilih
dan/atau pembayar pajak
c. Pelanggan atau klien
d. Karyawan/pegawai
e. Pelanggan dan pemasok
f. Pemerintah
g. Pesaing (competitors)
h. Regulator
i.
Pemberi
pinjaman (leaders)
j.
Donor
dan sponsor
k. Investor atau patner bisnis
l.
Kelompok
penekan lainnya
Pengklasifikasian
pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan
Anessi-Pessina(l997) :
a. Masyarakat pengguna jasa
publik
b. Masyarakat pembayar pajak
c. Perusahaan dan organisasi
sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas
organisasi
d. Bank dan masyarakat sebagai
kreditor pemerintah
e. Badan-badan internasional,
seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.
f. Investor using dan Country
Analyst
g. Generasi yang akan datang
h. Lembaga Negara
i.
Kelompok
Politik (Partai Politik)
j.
Manajer
publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD)
k. Pegawai pemerintah
Serikat
dagang sektor publik Governmental Accounting Standars Board (GASB) (1999, p.
B184) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga
kelompok besar, yaitu:
a. Masyarakat yang kepadanya
pemerintah bertanggungjawab,
b. Legislatif dan Badan
Pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat,
c. Investor dan kreditor yang
memberi pinjaman dan/ atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.
1.5.HAK DAN KEBUTUHAN PAMAKAI
LAPORAN KEUANGAN
Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak
dasar terhadap pemerintah, yaitu:
a. Hak untuk mengetahui (right
to know), yaitu: Mengetahui kebijakan pemerintah Mengetahui keputusan yang
diambil pemerintah Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan
tertentu
b. Hak untuk diberi informasi
(right to be informed), yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara
terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar
aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Kebutuhan informasi
pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu:
1. Masyarakat pengguna
pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas
pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak
dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah
diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan
fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran
yang dilakukan.
3. Kreditor dan investor
membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan
solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok
politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan,
mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan
penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer publik membutuhkan
informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu
perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan
kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan
informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
1.6. BENTUK LAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK TABEL
Table Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
|
PADA TANGGAL 31 DESEMBER
20XX (dalam ribuan rupiah)
|
||
|
AKTIVA
|
|
|
|
Aktiva lancar
|
|
|
|
Kas
dan setara kas
|
xxx
|
|
|
Piutang
|
xxx
|
|
|
Persediaan
|
xxx
|
|
|
Uang
muka
|
xxx
|
|
|
Investasi
|
xxx
|
|
|
Total aktiva lancar
|
|
xxx
|
|
Aktiva tidak lancar
|
|
|
|
piutang
|
xxx
|
|
|
Investasi
|
xxx
|
|
|
Aktiva
keuangan lain nya
|
xxx
|
|
|
Infrastruktur,
pabrik dan peralatan
|
xxx
|
|
|
Tanah
dan bangunan
|
xxx
|
|
|
Aktiva Tidak Berwujud
|
|
|
|
Aktiva
Nonkeuangan Lainnya
|
xxx
|
|
|
Total
Aktiva Tidak Lancar
|
xxx
|
|
|
Total Aktiva
|
|
xxx
|
|
Kewajiban
|
|
|
|
Kewajiban lancar
|
|
|
|
Utang
usaha
|
Xxx
|
|
|
Pinjaman
jangka pendek
|
Xxx
|
|
|
Bagianlancar
pinjaman jangka panjang
|
Xxx
|
|
|
Penyisihan
|
Xxx
|
|
|
Employee
benefids
|
Xxx
|
|
|
Pensiun
|
Xxx
|
|
|
Total
kewajiban lancar
|
|
xxx
|
|
Kewajiban tidak lancar
|
|
|
|
Utang
usaha
|
Xxx
|
|
|
Pinjaman
|
Xxx
|
|
|
Penyisihan
|
Xxx
|
|
|
Employee
benefids
|
Xxx
|
|
|
Pensiun
|
Xxx
|
|
|
Total
kewajiban tidak lancar
|
|
xxx
|
|
Total kewajiban
|
|
xxx
|
|
|
|
|
|
Aktiva
neto
|
|
xxx
|
|
Aktivitas/
ekuitas neto
|
Xxx
|
|
|
Modal
sumbangan
|
Xxx
|
|
|
Entitas
pemerintah
|
Xxx
|
|
|
Cadangan
|
Xxx
|
|
|
Akuntansi
suplus
|
Xxx
|
|
|
|
|
xxx
|
|
Partisivasi
minoritas
|
|
xxx
|
|
Aktiva/ekuitas
neto
|
|
xxx
|
Table
Laporan Kinerja Keuangan
CONTOH
KLASIFIKASI BIAYA MENURUT FUNGSI
ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK
Untuk
Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX
(dalam
ribuan rupiah)
|
Pendapatan
Operasi
|
|
|
Pajak
|
xxx
|
|
Batas
jasa, denda, hukuman dan perizinan
|
xxx
|
|
Pendapatan
dari transaksi pertukaran
|
xxx
|
|
Transfer
dari entitas pemerintah lain
|
xxx
|
|
Pendapatan
operasi lainnya
|
xxx
|
|
Total
pendapatan operasi
|
xxx
|
|
Biaya operasi
|
|
|
Jasa
publik umum
|
xxx
|
|
Pertahanan
|
xxx
|
|
Keteraturan
dan kemanan publik
|
xxx
|
|
Pendidikan
|
xxx
|
|
Kesehatan
|
xxx
|
|
Proteksi/jaring
pengaman sosial
|
xxx
|
|
Fasilitas
masyarakat dan perumahan
|
xxx
|
|
Rekreasi,
budaya dan agama
|
xxx
|
|
Masalah ekonomi
|
xxx
|
|
Proteksi
lingkungan
|
xxx
|
|
Biaya
ekonomi
|
xxx
|
|
Surplus
(Defisit) dari aktiva operasi
|
xxx
|
|
Biaya
bunga
|
(xxx)
|
|
Surplus
penjualan properti, pabrik dan peralatan
|
xxx
|
|
Pendapatan (biaya) total
non-operasi
|
xxx
|
|
Surplus (Defisit) dari
aktiva operasi
|
xxx
|
|
Surplus
(defisit) saham partisipasi minoritas
|
xxx
|
|
Surplus
(defisit) neto Pos Luar Biasa
|
xxx
|
|
Pos
luar biasa
|
xxx
|
|
Surpus (defisit) neto
selama periode berjalan
|
xxx
|
Table
Laporan Kinerja Keuangan
CONTOH
KLASIFIKASI BIAYA MENURUT HAKIKAT
ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK
Untuk
Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8
(dalam
ribuan rupiah)
|
Pendapatan Operasi
|
|
|
Pajak
|
xxx
|
|
Batas jasa, denda,
hukuman dan perizinan
|
xxx
|
|
Pendapatan dari transaksi
pertukaran
|
xxx
|
|
Transfer dari entitas
pemerintah lain
|
xxx
|
|
Pendapatan operasi
lainnya
|
xxx
|
|
Total pendapatan operasi
|
xxx
|
|
Biaya operasi
|
|
|
Gaji, upah dan employee
benefits
|
xxx
|
|
Grants dan pembayaran
transfer lain
|
xxx
|
|
Perlengkapan dan barang
konsumsi yang dipakai
|
xxx
|
|
Biaya penyusutan dan
amortisasi
|
xxx
|
|
Biaya operasi lainnya
|
xxx
|
|
TOTAL BIAYA ORASI
|
xxx
|
|
Surplus/ (Defisit) dari
Aktivitas Operasi
|
xxx
|
|
Biaya keuangan
|
(xxx)
|
|
Surplus penjualan
properti, pabrik dan peralatan
|
xxx
|
|
Pendapatan (biaya) total
monoperasi
|
xxx
|
|
Surplus/ (Defisit) dari
Aktiva Biasa
|
xxx
|
|
Surplus/ (Defisit) saham
partisipasi minoritas
|
xxx
|
|
Surplus/(Defisit) Neto
Sebelumnya Pos Luar Biasa
|
xxx
|
|
Pos luar biasa
|
|
|
Surplus/(Defisit) Neto
selama Periode Berjalan
|
xxx
|
Table
Laporan Arus Kas menurut Metode Tidak Langsung
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8
|
ARUS KAS DARI AKTIVA
OPERASI
|
|
|
Surplus (defisit) dari aktivitas
biasa
|
xxx
|
|
Amortisasi
|
xxx
|
|
Peningkatan penyisihan
piutang ragu-ragu
|
xxx
|
|
Peningkatan utang
|
xxx
|
|
Peningkatan pinjaman
|
xxx
|
|
Peningkatan penyisihan
terkait dengan biaya karyawan
|
Xxx
|
|
Laba/rugi penjualan
investasi
|
(xxx)
|
|
Peningkatan aktivitas
lancar lainnya
|
(xxx)
|
|
Peningkatan investasi
karena evaluasi
|
(xxx)
|
|
Peningkatan piutang
|
(xxx)
|
|
Pos luar biasa
|
|
|
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
|
|
|
Pembelian bangunan dan
peralatan
|
(xxx)
|
|
penjulanan bangunan dan
peralatan
|
xxx
|
|
Hasil penjualan investasi
|
xxx
|
|
Pembelian sekuritas mata
uang asing
|
(xxx)
|
|
Arus kas neto dari
aktivitas investasi
|
xxx
|
|
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PEMBIAYAAN
|
xxx
|
|
Penerimaan dari pinjaman
|
xxx
|
|
Pembayaran kembali
pinjaman
|
(xxx)
|
|
Distribusi/ dividen
kepada pemerintah
|
(xxx)
|
|
Arus kas neto dari aktivitas
pembiayaan
|
xxx
|
|
Kenaikan/(penurunan) neto
kas dan setara kas
|
xxx
|
|
Kas dan setara kas awal
periode
|
xxx
|
|
Kas dan setara kas akhir
periode
|
xxx
|
Table
Laporan Arus Kas menurut Metode Langsung
ENTITAS
SEKTOR PUBLIK
LAPORAN
ARUS KAS
Untuk
Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8
(dalam
ribuah rupiah)
|
ARUS KAS DARI AKTIVA
OPERASI
|
|
|
Penerimaan Perpajakan
Perpajakan
|
xxx
|
|
Penjualan barang dan jasa
|
xxx
|
|
Hibah
|
xxx
|
|
Penerimaan bunga
|
xxx
|
|
Pembayaran
|
|
|
Pembayaran Biaya karyawan
|
(xxx)
|
|
Pensiunan
|
(Xxx)
|
|
Penerima lainnya
|
(xxx)
|
|
Arus kas neto dari aktivitas operasi
|
(xxx)
|
|
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
|
(xxx)
|
|
Pembelian peralatan
|
(xxx)
|
|
Hasil penjualan peralatan
|
|
|
Hasil penjualan investasi
|
|
|
Pembelian sekuritas mata
uang asing
|
(xxx)
|
|
Arus kas neto dari
aktivitas investasi
|
xxx
|
|
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PEMBIAYAAN
|
xxx
|
|
Penerimaan dari pinjaman
|
Xxx
|
|
Pembayaran kembali
pinjaman
|
(xxx)
|
|
Distribusi/deviden dari
BUMD
|
xxx
|
|
Arus kas neto dari aktivitas pembiayaan
|
xxx
|
|
Kenaikan/ (penurunan) neto kas dan setara
kas
|
xxx
|
|
Kas dan setara kas awal periode
|
xxx
|
|
Kas dan setara kas akhirperiode
|
xxx
|
7.
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
a.
Dasar Kas (Cash Base)
Sistem akuntansi dasar kas hanay mengakui
arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam
buku kas. Laporan keuangan tidak bias dihasilkan apabila tidak ada data tentang
aktiva dan kewajiban. Penjualan hanya dicatat bila kas diterima, sehingga tidak
ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada
utang.
Laporan arus kas banyak dipakai dalam
akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan
posisi keuangan. Ada satu buku yang sangat penting dan berharga mengenai
akuntansi arus kas bagi dunia usaha yang menyatakan bahwa laporan akuntansi
aktrual tradisional terlalu subjektif dan menyembunyikan informasi penting
tentang kinerja organisasi.
Akuntansi arus kas dipraktikkan di berbagai
organisasi sektor publik, misalnya akun enerimaan dan pembayaran yang sederhana
dari kegiatan derma kecil, dan yang terpenting jumlah uang yang digunakan
adalah akun kas pemerintah.
b.
Dasar Akrual (Acrual Base)
Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana
tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut: Penerimaan dan biaya bertambah
(diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau
dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau
dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang
bersangkutan. Kepastian penerimaan secara hokum sangat ditentukan dengan faktur
yang telah diterbitkan.
Kepastian munculnya biaya ditentukan dengan
penerimaan jasa/barang. Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang
dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itu, organisasi
sektor publik akan membuat catatatan yang sangat teliti dari para debitor dan
kreditor. Jadi, system akuntansi yang dibangun dapat dipilah mana yang
berorientasi utang dan piutang.
Setiap organisasi publik mempunyai daftar
laporan yang jumlahnya mungkin berbeda satu dengan yang lain karena perbedaan
proses kerja organisasi. Namun ada juga persamaan karena alur penerimaan dan
pembayaran terjadi secara konsisten antarorganisasi.
Keunggulan
dan Kelemahan Dasar Akrual
1. Penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang
berarti dasar akrual memberikan alat ukur atas barang/jasa yang dikosumsi,
diubah, serta diperoleh; sementara dasar kas menyediakan alat ukur atas arus
kas masuk dank as keluar.
2. Dasar akrual menunjukkan
gambaran tentang pendapatan. Perubahan pendapatan Yng diperoleh menurut dasar
akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang diterima.
3. Dasar akrual dapat
dijadikan alat ukur modal. Secara historis, nilai modal yang diinvestasikan
dalam organisasi public akan berusaha dipertahankan. Gagsan mempertahankan
modal ini dapat diartikan bahwa pendapatan hanya diakui setelah modal
dipertahankan seutuhnya.
Dalam dasar akrual, biaya historis sebuah
asset merupakan nilai awal. Jika asset tersebut merupakan modal organisasi,
nilai awalnya adalah nilai modal yang disetorkan. Apabila kemudian modal asset
tersebut dijual dengan harga melampaui nilai historisnya, keuntungan akan
diakui sebagai pendapatan. Inilah kelemahan biaya historis. Keuntungan yang
didapatkan harus merupakan selisih lebuh nilai jual dibandingkan nilai pasar
asset pada saat itu. Nilai pasar asset saat itu lebih riil digunakan kerena
asset telah disusutkan dan digunakan manfaatnya.
Beberapa
masalah aplikasi dasar akrual dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Penetuan pos dan besaran
transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh individu yang bertugas
mencatatnya. Pengaruh subjektivitas individu pencatat transaksi cukup besar.
2. Relevansi akuntansi akrual
menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Jika dibandingkan dengan
dasar kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih
rumit sehingga lebih mahal.
4. Peluan terjadinya manipulasi
keuangan sulit dikendalikan. Peluang manipulasi ternuka ketika apabila
pengeluaran uang dilakukan tanpa melalui prosedur, terutama untuk pengeluaran
uang dibawah normal.
c.
Akuntansi Dana (Fund Accounting)
Akuntansi dana merupakan salah satu
alternatif system akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas
dan pengendalian anggaran. Bagi sektor publik, dana kas setor publik cukup
penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat
mempengaruhi anggaran organisasi, sehingga system akuntansi lebih
memprioritaskan pengelolaan dana kas.
Sistem akuntansi dana mengakui transaksi
organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui
ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan,
namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima.
Fungsi
dan Permasalahan Akuntansi Dana
Fungsi pertama akuntansi dana adalah sebagai
pengendalian anggaran. Dasar pemikirannya adalah manajer tidak bias
mengendalikan laporan bulanan, dan proses menghasilkan laporan tersebur adalah
sejak transaksi terjadi. Peranan manajer sangat menentukan seberapa besar
pencairan anggaran yang telah disepakati. Manajer dapat mengendalikan
kesesuaian catatan dengan anggaran yang disepakati.
Akuntansi dana berkonsentrasi pada pesanan
yang dikirimkan. Pesanan yang diterima, yang berkaitan dengan penerimaan tidak
akan diperhitungakan sampai faktur dikirimkan. Jadi, masalah pengendalian
anggaran tidak mempengaruhi penerimaan.
Walaupun akuntansi dana dapat mengendalikan
anggaran, permasalahan penerapannya pada laporan keuangan tidak dapat
dihindarkan.laporan keunagn mengungkapkan pengeluaran yang didikung bukti
pemesanan. Pembatalan pemesanan secara hukum tidak akan berdampak apa-apa.
Permasalahan akuntansi akrual akan muncul
dalam akuntansi dana. Manajer akan mengalami masalah dengan pengeluaran anggran
di bawah target dalam bulan-bulan tertentu, dimana kekurangn tersebut akan
ditutup pada bulan berikutnya.
Dalam akuntansi dana manajer dapat
mengirimkan pesanan beberapa hari sebelum akhir tahun untuk memenuhi anggaran.
Akuntansi dana memberikan peluang kontribusi ke cadangan umum pada akhir tahun
dan menjadikan kontribusi itu sebagai pembiayaan.
Jika
akuntansi dana yang diterapkan selama periode tertentu, pengubahan menjadi
akrual biasanya dilakukan pada akhir tahun dan penyesuaian akunnya sebagai
berikut:
|
No
|
Keterangan
|
Debit
|
Kredit
|
|
|
Pesanan
yang terkirim
|
xxx
|
|
|
|
Pengeluaran no.1a/c
|
|
Xxx
|
|
|
Pengeluaran no.2a/c
|
|
xxx
|
Sumber
:
Bastian,
Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga,
Jakarta.
Nordiawan,
Deddi, (2011), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
